KORUPSI MUSUH NOMOR SATU NEGARA BERKEMBANG
Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menegaskan, korupsi merupakan permasalahan utama yang dihadapi negara-negara berkembang, saat ini. Karena itu, Kim akan menciptakan sebuah badan yang terdiri dari para ahli untuk menegakkan hukum, sektor publik, finansial, manajemen negara dan pembelian publik.
Badan ini bisa dijadikan alat untuk melawan korupsi. Stasiun berita Channel News Asia, Jumat 20 Desember 2013 melansir harapan sektor swasta dapat turut terlibat untuk memberikan solusi membendung tindak korupsi.
"Setiap satu sen dolar yang dikorup para pejabat atau pebisnis ke dalam kantong pribadinya masing-masing, itu sama artinya dengan mencuri dana milik seorang wanita hamil yang membutuhkan biaya kesehatan atau seorang perempuan atau laki-laki yang butuh pendidikan," ungkap Kim dalam jumpa pers Kamis malam.
Dalam pidato itu, dia juga menyinggung beberapa perusahaan minyak, gas, dan pertambangan yang kian berani mengungkap kontrak kerja mereka dengan pemerintah. Di satu sisi, ujar Kim, hal ini merupakan kesempatan untuk memonitor kegiatan yang dilakukan perusahaan dan pejabat publik.
Kendati tindak korupsi di negara-negara berkembang telah mengakar seperti kanker, namun Kim tetap optimistis, penyakit berbahaya itu dapat disembuhkan. Pelabelan korupsi sebagai kanker telah digaungkan Bank Dunia sejak 1996.
Kala itu, Bank Dunia mengintensifkan kegiatan antikorupsi di negara-negara miskin. Oleh sebab itu, Kim mengatakan Bank Dunia telah berupaya membabat habis korupsi.
Sebagai contoh, saat aksi korupsi mengintai proyek listrik yang sangat vital bagi bagian selatan Afrika, Bank Dunia turut ikut campur. "Hasilnya, lebih dari US$6 juta (setara Rp73 miliar) berhasil diselamatkan dari tindakan penyalahgunaan," ujar Kim memberi contoh.
Contoh lain, Bank Dunia terpaksa membatalkan kredit senilai US$1,2 miliar yang sedianya akan dipakai untuk membangun sebuah jembatan di Bangladesh pada Juni 2012. Pembatalan dilakukan karena Bank Dunia menemukan bukti konspirasi tingkat tinggi di antara pejabat Pemerintah Bangladesh dan petinggi perusahaan multinasional asal Kanada, SNC Lavalin. Alhasil SNC Lavalin dilarang memegang kontrak proyek terkait Bank Dunia selama 10 tahun.
Contoh kasus korupsi lainnya terjadi pada Februari 2012. Saat itu, dua unit kelompok Perusahaan Prancis bernama Alstom harus membayar senilai US$9,5 juta atau Rp116 miliar dalam restitusi dan tidak pernah diikutkan dalam kontrak proyek bank mana pun selama tiga tahun.
Hal itu lantaran Alstom ketahuan menyuap pejabat-pejabat di Zambia terkait pembiayaan proyek tenaga air.
Sementara mantan Presiden Bank Dunia Jim Wolfenshon mengungkapkan, banyak negara yang menghindari isu korupsi pada 1996. "Lantas saya katakan, mengapa saya tidak menggunakan kata "k" itu? Seorang penasihat kemudian menjawab pertanyaan saya, karena hampir separuh Direktur yang ada di Bank Dunia, mewakili negara-negara korup," ujar Wolfensohn menirukan.
Menteri Keuangan Filipina Cesar Purisima, yang turut hadir mengatakan bahwa negara-negara berkembang perlu cara yang lebih baik untuk melacak pergerakan dana keuangan. Tujuannya, untuk mencegah korupsi.
Dia lantas menyarankan adanya sebuah paspor atau semacam konvensi untuk menandai pergerakan dana. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut memang digunakan sesuai dengan keperluannya.
"Korupsi memang sebuah slogan yang sangat populer. Namun, permasalahannya terletak pada eksekusi untuk mencegah aksi itu," ungkap Purisima.
Sumber : http://finance.detik.com
Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penulisan. Semoga artikel tentang KORUPSI MUSUH NOMOR SATU NEGARA BERKEMBANG di atas dapat bermanfaat. Jika ingin menduplikasi artikel ini diharapkan mencantumkan link http://ratsoffice.blogspot.com/2014/04/korupsi-musuh-nomor-satu-negara.html. Terima Kasih.
Rats Office
Published:
2014-04-03T08:11:00-07:00
Title:KORUPSI MUSUH NOMOR SATU NEGARA BERKEMBANG
Author :
HOME
