LANGKAH MAJU DEWAN PERS

                               LANGKAH MAJU DEWAN PERS

 
Dewan Pers sudah melakukan langkah maju dengan membuat standar kompetensi wartawan. Nanti, setiap wartawan yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat tunggal. Sertifikat itu yang menjadi perlambang apakah ia pantas menjalankan tugas jurnalistik atau tidak. Dewan Pers, sebagaimana disitat dari Koran Tempo edisi Selasa, 19 Juli 2011, menargetkan ada 2.000 wartawan yang mengikuti uji kompetensi selama dua tahun ini. Perusahaan pers yang punya minimal 40 wartawan dan sudah 10 tahun beroperasi bisa menjadi lembaga penguji. Dua organisasi pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sedang diverifikasi Dewan Pers. Kedua organisasi itu mengajukan diri sebagai pentelenggara uji kompetensi wartawan. Dari simulasi yang dilakukan Lembaga Pers Dr. Sutomo, lebih banyak wartawan muda yang berkompeten dalam uji kompetensi kewartawanan.

Sama seperti sertifikasi buat guru, uji kompetensi kewartawanan ini menjadi penting sehingga profesionalisme kerja jurnalis lebih terjamin. Selama ini amat banyak laporan dari masyarakat yang merasa terancam dengan adanya wartawan yang kerap memeras. Para kepala sekolah setiap dana BOS cair, selalu dihinggapi paranoid dengan wartawan. Para jurnalis datang dan mengancam memberitakan penyelewengan anggaran sekolah. Karena takut, para kepala sekolah memberikan sejumlah uang kepada oknum wartawan. Mereka yang datang umumnya berasal dari media yang tidak jelas. Terbitnya entah kapan, kantor pun tak jelas di mana.

Setiap kali Lebaran tiba, para kepala dinas sulit ditemui sebagai narasumber. Usut punya usut, mereka takut didatangi wartawan yang meminta uang THR.Yang kasihan adalah jurnalis yang memang bekerja demi informasi. Mereka akhirnya terimbas stigma bahwa wartawan adalah pekerjaan yang cukup dikasih uang dalam amplop kemudian bungkam. Sungguh generalisasi yang merugikan profesi jurnalis.

Dengan adanya standar kompetensi ini, setiap wartawan akan dibekali dengan ilmu dan pengetahuan agar mereka bisa bekerja dengan baik. Selain itu, soal ideologi antisuap, antiamplop dan sebagainya mesti dijadikan ideologi. Adanya regulasi yang membatasi modal perusahaan pers juga baik. Ini untuk menjamin wartawan dan karyawan media itu digaji dengan manusiawi. Mungkin belum memenuhi semua kebutuhan, tapi setahap demi setahap ada ke arah kemajuan dari sisi penggajian.

Uji kompetensi ini akan bersih dari campur tangan pemerintah. Dewan Pers akan menggandengan seratusan wartawan kawakan, komunitas masyarakat komunikasi, dan 48 organisasi pers.

Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan sekadar masukan, standar kompetensi apa serta praktiknya, dalam sertifikasi kewartawanan ini.

Pertama, skeptis

Wartawan meski memiliki sikap skeptis, artinya tak mudah percaya, terutama sumber resmi. Mengapa demikian? Begini penjelasannya. Media massa itu masuk sebagai pilar keempat demokrasi karena punya kontrol terhadap kekuasaan. Kekuasaan dikontrol karena ia punya peluang untuk menyeleweng. Lord Acton bilang, kekuasaan itu cenderung korup, power tends to corrupt. Siapa pun dia, apa pun partainya, apa saja ideologinya, jika sudah berkuasa pasti ada kans untuk menyeleweng, korupsi, misalnya. Lantaran itu, media dan jurnalisnya memiliki tanggung jawab untuk mengontrol. Dan karena sifatnya mengontrol, jurnalis mesti skeptis. Kalau Badan Pusat Statistik bikin estimasi bahwa jumlah orang miskin turun, jurnalis mesti memverifikasinya. Benarkah demikian, apa iya dalam setahun pemerintah mampu mengangkat 1 juta rakyat dari kemiskinan menjadi sejahtera, dan sebagainya? Rilis pemerintah hakulyakin membagus-baguskan, tetapi jurnalis punya langkah untuk membuktikannya di lapangan. Bukan berarti yang bagus-bagus dari pemerintah tak diangkat sebagai artikel berita. Bad news is good news, but good news is still news. Soal prestasi seorang Joko Widodo, Wali Kota Solo, itu juga mesti diangkat karena ia inspiratif. Jelas bukan makna skeptis.

Kedua, cerdas

Kecerdasan tak sekadar dilihat dari basis teori yang dimiliki wartawan. Kalau sekadar ini, wartawan dari lulusan komunikasi, publisistik mungkin lebih mengerti. Tapi yang dimaksud tentu saja apakah wartawan mampu mreportase, mewawancarai, dan menulis berita dengan baik. Paul McKalip, editor harian Tucson Citizen di Arizona, As, juga mewasiatkan soal “cerdas” di urutan pertama syarat menjadi wartawan.

Seoranf jurnalis harus mampu menangkap hal yang istimewa dari sebuah kejadian. Ia mesti berpikir holistik dari sebuah kasus yang mungkin skopnya kecil. Misal ada kecelakaan lalu lintas. Ia mesti berpikir mengapa setiap hari ada kecelakaan. Apa yang menyebabkannya, apakah dari sisi pengendara atau karena jalan banyak berlubang. Ia juga mesti bisa menangkap sudut pandang terbaik dari sebuah peristiwa. Jika ada seminar, contohnya, wartawan yang baik tak sekadar melaporkan soal seminar. Ia mesti mewartakan data menarik yang diuangkap narasumber dalam acara itu, tentunya yang berkenaan dengan publik.

Ketiga, punya kepribadian yang fleksibel Menjadi jurnalis mesti punya kepribadian yang supel dan fleksibel. Karena wartawan acap dimutasi dari satu pos liputan ke liputan lain, ia harus mudah menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya yang baru. Fleksibilitas inilah yang kadang membuka ruang informasi buat wartawan. Jurnalis yang kaku hanya membuat penghalang antara dirinya dan masyarakat, terlebih narasumber. Fleksibel, akrab, dan supel bukan berarti berakrab-akrab dengan narasumber sehingga tak ada jarak lagi. Kesupelannya tak lebih dalam koridor kerja dan menjaga pertemanan. Selebihnya, tugas jurnalistik adalah yang utama. Julian Harris, Kelly Leiter, dan Stanley Johnson juga mewasiatkan soal pribadi yang fleksibel dan berkemampuan sosial yang tinggi buat jurnalis.

Keempat, mampu memenuhi tenggat

Deadline adalah harga mati. Telat dalam memenuhi tenggat akan berpengaruh pada proses produksi berita. Di media cetak, terlambat wartawan melaporkan tulisannya kepada redaktur, membuat jam kerja terganggu. Mesin cetaknya pun akan telat bekerja. Bekerja di bidang jurnalistik adalah beraktivitas dalam sistem kerja. Satu subsistemnya terganggu, yang lain juga demikian.

Mematuhi tenggat adalah juga syarat yang mesti dimiliki wartawan. Kompetensi jurnalis salah satunya mampu memenuhi tekanan tenggat yang ketat.

*

Uji kompetensi mungkin tak serta-merta menjadikan dunia media massa Indonesia sekaligus baik. Tapi setidaknya, buat penggawanya, para jurnalis, media mampu berkontribusi terhadap keperluan masyarakat terhadap informasi. Kita juga menginginkan tidak ada lagi sosok wartawan yang cuma minta uang tanpa punya berita. Di atas itu, kita berharap para jurnalis makin profesional dalam bekerja. Dan sebanding dengan itu, kita juga mendorong media massa agar memperikan upah yang layak buat wartawan dan karyawannya. Pendapatan besar memang tak lantas membuat orang bersyukur dengan rezeki yang diterima. Namun, itu paling tidak menutup peluang wartawan permisif terhadap pemberian narasumber berupa uang. Apalagi dengan dibekali sejumlah ideologi, maka jurnalis tak sekadar bervisi duit dalam bekerja. Lebih dari itu, kepuasan dalam memberikan informasi yang layak buat masyarakat, adalah sesuatu yang utama. Ah, gila, di zaman sekarang, lebih berpikir soal kepuasan dan kebangaan daripada kesejahteraan, itu mungkin yang terpikir. Akan tetapi, jadi “orang gila” memang jadi satu syarat tak tertulis untuk menjadi wartawan. David S Broder, peraih Pulitzer tahun 1973, pernah berkata, “Hanya orang ‘gila’-lah yang memilih wartawan sebagai profesinya. 

Sumber : Rekan Wartawan (Andi Y)

Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penulisan. Semoga artikel tentang LANGKAH MAJU DEWAN PERS di atas dapat bermanfaat. Jika ingin menduplikasi artikel ini diharapkan mencantumkan link http://ratsoffice.blogspot.com/2014/05/langkah-maju-dewan-pers.html. Terima Kasih.

Bagikan Ke :

Facebook Twitter

Rats Office
Published: 2014-05-12T08:17:00-07:00
Title:LANGKAH MAJU DEWAN PERS
Author : HOME

BACA JUGA: